Updates.
MATARAM - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sewa alat berat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2021 tampaknya akan segera menemui babak baru. Polresta Mataram dilaporkan tengah mempersiapkan langkah untuk menggelar perkara guna menuntaskan penyidikan lebih lanjut.
Proses ini, menurut keterangan pihak kepolisian, masih sangat bergantung pada koordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Keterlibatan BPKP sangat krusial, terutama dalam hal penghitungan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka fantastis.
“Segera gelar setelah pemeriksaan ahli, ” ungkap Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra, pada Jumat (31/10/2025).
Pernyataan Iptu Komang Wilandra ini menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap para ahli merupakan langkah penting untuk memperkaya alat bukti dalam berkas perkara. Beliau menjelaskan bahwa proses ini melibatkan ahli auditor dari BPKP NTB, yang diharapkan dapat memberikan keterangan teknis yang komprehensif. Namun, ia juga mengakui adanya kendala dalam penjadwalan, di mana kedua instansi belum menemukan titik temu waktu yang paling tepat untuk pelaksanaan pemeriksaan.
Tidak hanya menggantungkan pada ahli auditor, polisi juga merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli lain untuk memperkuat fondasi pembuktian. Di antaranya adalah para ahli di bidang hukum pidana dan ekonomi. Keberagaman keahlian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang holistik terhadap kasus yang sedang ditangani.
“Ahli yang diperiksa ada dari BPKP, tapi masih di Jakarta, kemudian ahli ekonomi dari Unram, dan ahli pidana juga dari Unram, ” jelasnya, merinci sumber daya ahli yang akan dilibatkan dalam proses ini.
Sebelumnya, penyidik telah menerima sebuah kabar baik sekaligus mengejutkan ketika menerima hasil audit resmi dari BPKP Perwakilan NTB. Audit tersebut secara rinci menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus sewa alat berat di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok pada Dinas PUPR NTB. Angka Rp3, 2 miliar terungkap sebagai total kerugian yang harus ditanggung oleh negara akibat praktik ini.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili, membeberkan lebih lanjut mengenai sumber kerugian tersebut. Ia menyebutkan bahwa angka tersebut berasal dari pembayaran sewa sejumlah alat berat yang ternyata tidak pernah ada pengembalian dana, serta adanya dugaan penggadaian dua unit alat berat.
“Ada juga dua alat berat yang hilang diduga digadaikan, ” ujarnya, pada Rabu (27/8/2025).
Selama proses penyidikan yang telah berjalan, tim penyidik dilaporkan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang diduga terkait. Di antaranya adalah eks Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Ali Fikri, mantan Kepala Dinas PUPR NTB, serta bendahara pada dinas tersebut. Upaya penguatan bukti juga dilakukan dengan mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat berat, termasuk ekskavator, mixer molen, dan dump truk yang diduga terkait dengan kasus ini. (PERS)
